Ideologi dan Pers Mahasiswa : Dilema

Baru saja saya pulang dari undangan Kominfo, Dewan Pers, dan Keistanaan untuk menghadiri seminar. Pihak Kominfo rupanya mengundang seluruh pers mahasiswa se-Bandung Raya. Materinya berisi tentang media digital, hoax, produk media, dan keistanaan. Saya dan teman-teman datang terlambat, sehingga baru mulai menyimak dengan baik pada materi kedua, yaitu tentang produk media. Kami duduk di deretan kursi paling belakang, sambil menikmati santapan makan siang dan memperhatikan souvenir yang diberikan seminar.

Materi kedua cukup menyita perhatian, dengan pembicara dari Kominfo dan Dewan Pers, membahas serba-serbi media. Cerita yang mungkin sedikit membosankan, tentang hoax, peranan pers, pers profesional, bagaimana menyampaikan kritik, dan sebagainya. Waktu sesi tanya jawab justru menjadi saat yang menarik. Para mahasiswa banyak bertanya, memberi kritik, dan memohon. Terkait sistem komunikasi di Indonesia, pertanyaan dan permohonan terkait payung hukum untuk LPM (lembaga pers mahasiswa), pandangan terhadap UU ITE yang menghalangi masyarakat untuk berekspresi, dan lain-lain. Intinya banyak minta. Pada materi kali ini, menurut saya, para narasumber memberikan jawaban yang cukup baik dan tepat. Ya bintang empat lah kira-kira.

Lalu tepat jam empat materi ketiga dimulai, yaitu tentang keistanaan. Eh tapi saya kok bingung, kenapa jadi wadah untuk promosi pemerintahan? Ya memang baik sih, mahasiswa jadi tahu apa yang sebenarnya pemerintah kerjakan, tapi yang disampaikan hanya kulitnya saja. Saat sesi tanya jawab, dosen UIN pun ikut berpartisipasi, menanyakan bagaimana sebenarnya ‘pengolahan’ citra presiden dalam humas pemerintah. Jawaban dari pihak istana sangat sederhana, berkelok-kelok, jadi saya juga bingung mau menjelaskan disini seperti apa. Untuk sesi ini, saya beri bintang dua. Padahal banyak sekali pertanyaan terkait independensi media, legitimasi, regulasi, tapi jawabannya tidak memuaskan.

Saya bingung, sebenarnya apa motivasi Kominfo untuk capek-capek mengundang mahasiswa, lalu memberikan materi yang sebenarnya sangat umum. Rupanya agenda ini memang sudah dijalankan sejak tahun 2016, dengan total 70 universitas yang sudah dikunjungi. Hem. Saya sudah suudzon duluan. Undangan baru diterima kurang dari satu minggu hari H, sedangkan ini acara besar yang mengundang pihak kementrian dan pejabat publik. Jadi kami (Persma) kurang menganggap serius. Overall, materinya memang penting dan urgen untuk disampaikan.

Sebelum kami pulang, kami sempat mewawancarai Bu Niken, Dirjen Kominfo, terkait tuduhan penyebaran ajaran yang bertentangan dengan ideologi Pancasila oleh mahasiswa. Suatu kehormatan bagi kami untuk bisa berselfie dengan beliau, haha. Dari apa yang disampaikan beliau, dan hipotesis saya pribadi, pihak Kominfo ingin menjalin ‘hubungan’ dengan LPM untuk bisa saling berkoordinasi. Secara formal, Kominfo ingin bersama-sama menanggulangi hoax yang beredar akhir-akhir ini.

***

Saya jadi semakin paham.

Sebenarnya, masalah yang dialami LPM-LPM, khususnya di Bandung, sangatlah pelik. Bandung adalah kota dengan banyak perguruan tinggi, hal itu pula yang menyebabkan suburnya pemikiran yang tumbuh dalam jiwa para muda terpelajar. Bermula dari hipotesis, skeptis, kritis, sampai akhirnya pemikiran itu bercokol dalam jiwa. Tetapi memang itulah hakikat pers, yang seharusnya senantiasa tidak tenang dengan masalah sosial yang ada. Sebagai mahasiswa, kami tahu amanah nomor satu kami adalah belajar. Namun di sisi lain, apalagi bagi teman-teman yang memang tertarik untuk terjun di dunia jurnalistik, tentunya tak menolak jika diminta untuk menulis, meliput, berdiskusi, mengadakan kajian, dan menjadi wartawan.

Pers mahasiswa belum memiliki kewenangan secara hukum, itulah yang teman-teman persma dari universitas lain keluhkan. Mereka menginginkan adanya kebebasan untuk berpendapat. Berada di dunia pers mahasiswa lekat dengan pemikiran kiri, secara literal bisa dikatakan demikian, koreksi jika saya salah. (…dan saya semakin sulit jika diminta menjelaskan bagaimana kondisi pers mahasiswa saat ini, utamanya di kota Bandung.) Tapi saya yang berada di posisi netral, memilih untuk berjalan pada koridor seperti yang sudah dilalui pendahulu Persma. Karena kemahasiswaan ITB memilih untuk berkutat pada ranah internal, maka Persma pun demikian. Persma belum bisa seperti LPM lainnya yang terus menerus menyuarakan kebebasan berekspresi, pemberontakan, kajian sosial politik, dan sejenisnya; dan sebenarnya saya pun tidak mengarahkan Persma menjadi demikian.

Setelah menjalani magang di kantor majalah yang menyuguhkan tema berita politik, ekonomi, dan nasional, saya semakin paham, antara kagum dan tidak percaya. Ketika saya sempat berbincang dengan alumni ITB, kebetulan alumni FSRD, dia bilang, “Janganlah kamu kerja di media.” Begitu pula dengan alumni lainnya. Ketika media sudah dilumuri oleh kepentingan politik, maka arah pemberitaan pun berbeda. Sesuai dengan siapa pemiliknya. Mungkin kita akan melihat di televisi, apalagi menjelang pemilu, secara gamblang mereka menayangkan sang tokoh unggulan mereka. Bekerja di media juga tantangannya luar biasa. Suasana kerja yang terburu-buru, sangat mudah terpeleset dalam jurang KKN, dan gaji dengan nominal tak seberapa.

Itulah media di Indonesia. Antara ingin independen namun mengarah pada ideologi tak semestinya. Ingin berkembang maka harus masuk ke ranah politik, dan ujungnya harga diri harus digadaikan.

Mungkin, dugaan saya, seperti itukah dunia bekerja? Seperti mudah sekali bagi media untuk menguasai dunia. Bahkan media Islam mainstream kini jadi sulit dipercaya, karena berbau hoax dan kebencian. Maka siapa lagi kini yang bisa dipercaya?

Ngga, saya ngga bingung, saya hanya ingin mengarahkan pada suatu kesimpulan, bahwa memang tantangan kita saat ini bukanlah ketiadaan informasi, tapi justru kebanjiran informasi akan membawa pada petaka. Jika semuanya tidak disaring dengan baik, maka segala informasi akan menjadi bias, informasi dengan intensitas penyampaian lebih banyak akan dianggap benar.

Siapa yang bisa menyaring? Ya kita sendiri. Tantangan kami, orang-orang yang bekerja di balik layar, adalah memilih apa yang harus kami sampaikan pada publik. Mungkin bagi Persma atau massa kampus ini bukanlah masalah. Tapi bagi universitas lain, yang disusupi oleh pihak luar kampus dengan kepentingan tertentu, maka arah informasi akan disesuaikan dengan kepentingan, baik politik maupun ideologi. Bagi orang-orang yang belum memiliki suatu pandangan tertentu, maka baginya akan sangat mudah pengaruh itu diterima, dan bertambahlah jumlah simpatisan.

Satu lagi : maka apakah selamanya predikat watchdog bagi pers menjadikan jurnalis independen sebagai oposisi? Tidak selalu. Mengkritik tidak harus selalu melawan. Yang saya lihat, tren dari pers mahasiswa kini adalah melawan. Mungkin itu pula yang membuat pemerintah gerah dan ingin segera melakukan sosialiasi, haha. Persma bisa saja terus menulis berita dengan konten negatif, tapi apa manfaatnya? Kalau hanya ingin dianggap sebagai manusia berwawasan, ya sampaikan saja apa adanya, capek juga pelintir-pelintir berita, karena menulis artinya berpikir dua kali.

Saya menulis pandangan sepanjang ini karena merasa gelisah. Tentunya tulisan ini belum memiliki sumber referensi yang banyak, hanya berasal dari seminar tadi, buku yang saya baca bertema kajian televisi media, dan pengalaman magang yang hanya lima hari. Semoga saja, ke depannya mahasiswa kini menjadi sadar akan perannya sebagai agen pembawa perubahan yang mengarah pada kebaikan.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s